I. Mengapa Harus Berorganisasi?

a. Organisasi sebagai kereta api

Kebanyakan orang mulai berorganisasi jika keinginan-keinginannya dipenuhi oleh organisasi tersebut. Berbagai latar belakang mendorong orang masuk dalam organisasi. Ada yang berlatar belakang heroisme, patriotisme, karir, ikut-ikutan, ingin tahu, dendam atau apapun juga sebagai motivasi awal. Namun sesuai dengan perkembangannya, organisasi akan mengarahkan setiap anggotanya sesuai dengan kemampuan masing-masing agar berguna buat kepentingan dan tujuan organisasi

Sebagai sebuah organisasi perjuangan, sebuah organisasi revolusioner sangat ditentukan oleh kekuatan massa rakyat, anggota dan kepemimpinannya. Tapi diatas semua itu: politik dan ideologilah yang akan lebih banyak menentukan watak perjuangan setiap anggota dan organisasi itu sendiri. Sebanyak apapun anggotanya, sekuat apapun fasilitas yang dimiliki oleh organisasi, ia akan tumpul dan tidak menjadi senjata perjuangan yang ampuh jika tidak dipimpin oleh ideologi dan politik.

Organisasi adalah alat untuk mencapai ideologi dengan politik atau cara tertentu. Untuk mencapai tujuan (ideologi) dan melalui cara (politik) tertentu tidak mungkin dilakukan secara sendiri-sendiri tanpa kepemimpinan, anggota atau tanpa dukungan massa rakyat yang luas. Maka, sebuah organisasi diperlukan sebagai alat yang menyatukan kekuatan setiap anggotanya, massa rakyat dan kepemimpinan dalam satu komando bersama.

Secara mudah untuk mengerti kesatuan antara pimpinan, anggota dan massa rakyat dalam sebuah organisasi adalah dengan mengambil perumpamaaan. Seperti sebuah kereta api, organisasi menelurkan lokomotif yang akan menarik dan memimpin perjalanan gerbong-gerbong (Cabang-ranting-anggota) yang berisikan penumpang (massa rakyat). Kereta api tersebut memerlukan cara atau jalan untuk mencapai tujuan akhirnya. Ia harus mampir dibeberapa stasiun, mengisi bahan bakar, memperbaiki mesin, menambah atau mengurangi gerbong, menambah atau mengurangi penumpang, sesuai dengan kekuatannya.

b. Apa Itu Politik? Apa itu Ideologi?

Ideologi adalah tujuan akhir yang diinginkan atau sistem massa rakyat macam apa yang dicita-citakan. Sampai sekarang, ideologi yang menjadi jelas bagi perjuangan adalah ideologi yang berisikan nilai-nilai kerakyatan, keadilan dan demokrasi. Keinginan dan dorongan untuk membentuk masyarakat yang semulia-mulianya itulah yang menjadi batu bara bagi kereta api perjuangan kita. Ideologi itu sebagai bahan dasar terbentuknya pedang. Kekuatan sebuah pedang akan sangat ditentukan oleh bahan dasarnya. Jika bahan dasarnya tidak kuat dan mudah rusak maka pedang tersebut pun akan mudah rusak atau terpatahkan oleh lawan. Jika pedang tersebut terbuat dari baja yang tidak terkalahkan maka pedang tersebut tidak akan rusak dan patah oleh pedang apa pun juga. Ideologi adalah baja yang membentuk pedang untuk perjuangan.

Sementara itu, politik adalah rel kereta dan stasiun-stasiun perhentian yang memang harus dilewati untuk menurunkan dan menaikkan penumpang, untuk menambah bahan bakar dan memeriksa kekuatan lokomotif yang menarik setiap gerbong. Politik adalah jurus-jurus memainkan pedang. Apakah pedang tersebut digunakan dalam jurus membabat, menangkis, menghindar, menyerang, menusuk leher atau jantung lawan. Politik adalah soal cara agar bisa menjatuhkan lawan agar lawan dapat dengan mudah dikuasai.

c. Makna Demokrasi

Jika sebuah organisasi mencita-citakan dirinya untuk kepentingan seluruh anggotanya, kesamaan kepentingan haruslah merupakan kesepakatan bersama, baik menggunakan sebuah permusyawaratan ataupun setelahnya melalui kesepakatan atas hasil permusyawaratan. Dan hal tersebut haruslah juga termasuk di dalamnya mengenai bagaimana melaksanakan kesamaan kepentingan ini. Untuk itu, pembicaraan mengenai hal-hal tersebut haruslah melibatkan semua anggota organisasi. Proses inilah yang dinamakan demokrasi. Dan harus diingat, anggota adalah supir sekaligus mesin kendaraan yang bernama organisasi, sehingga hasil-hasil dari proses demokrasi tersebut harus juga dijalankan oleh semua anggota organisasi.

Jika anggota organisasi dipaksa untuk bekerja tanpa pernah ikut "menyupir" organisasi, maka organisasi itu tidak demokratis. Organisasi kemudian menjadi tak lebih menjadi sebuah kendaraan bagi individu-individu yang mengarahkannya. Jika hasil-hasil dari proses demokrasi tersebut tidak dijalankan oleh anggota-anggotanya, maka organisasi akan tidak memiliki makna dan berubah menjadi hanya kumpulan orang saja.

Makna demokrasi juga harus dipandang dalam hubungan anggota dengan organisasi. Seorang anggota yang baik haruslah paham bahwa setiap keputusan organisasi adalah berprinsip kepada tunduknya minoritas kepada mayoritas. Keputusan yang didukung oleh massa yang lebih banyak harus diterima oleh pihak minoritas, dan mereka tetap harus menjalankan keputusan itu.

d. Apa itu Hirarki?

Ketika organisasi melingkupi jumlah anggota yang besar, ataupun menggapai jarak yang menghambat mobilitas anggota-anggota organisasi untuk menjalankan semua tugas-tugas organisasi, maka dibutuhkan lapisan-lapisan organisasi dari mulai untuk mengurus keseluruhan organisasi sampai untuk mengurus kumpulan anggota ataupun wilayah yang lebih bersifat lokal.

Lapisan-lapisan ini bertingkat mengerucut dalam hal jumlah organ-organnya. Ada ratusan komisariat, puluhan kota, belasan wilayah, dan satu kepemimpinan nasional. Tetapi tingkat perhatian kerjanya semakin meluas: sebatas kampus, sebatas kota, sebatas wilayah, dan senasional. Seseorang yang ditempatkan di organ tingkat nasional akan lebih memperhatikan persoalan-persoalan nasional, secara keseluruhan. Tidak sebatas satu kota, ataupun bahkan satu kampus. Meski begitu, ia tidak boleh melupakan bahwa persoalan yang lebih lokal tetap harus menjadi perhatiannya, karena persoalan yang lebih lokal adalah juga persoalan secara nasional.

e. Sentralisme

Dalam melakukan perjuangan, dengan segala keterbatasan yang kita alami, konsentrasi kerja (memprioritaskan kerja) adalah sangat diperlukan. Daya pukul organisasi kita akan selalu terbatas dibanding dengan kondisi obyektif, baik itu kondisi alam ataupun lawan-lawan kita. Ketika perhatian dan sumber daya organisasi terpencar-pencar ataupun sulit diarahkan/dikonsentrasikan, maka organisasi revolusioner tak akan mampu melakukan perlawanan.

Sentralisme bermakna memusatkan seluruh kerja dan sumber daya kepada kepemimpinan organisasi. Sentralisme juga bermakna hanya ada satu keputusan organisasi dalam setiap persoalan organisasi, dan semua organ dan anggota harus tunduk kepada keputusan tersebut.

Dalam kaitannya dengan hirarki, sentralisme dijabarkan sebagai lapisan yang mengurus cakupan kerja ataupun jumlah orang yang lebih kecil haruslah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada lapisan organisasi yang mengurus cakupan kerja ataupun jumlah orang yang lebih besar. Komisariat harus patuh kepada kota dan kota harus patuh kepada wilayah, kemudian wilayah harus patuh kepada nasional. Tidak ada keputusan dari organ yang di bawah yang dibolehkan bertentangan ataupun menghambat keputusan organ yang lebih tinggi dalam hirarki. Dalam kerja-kerja administratif, sentralisme juga bermakna adanya laporan dari organ yang lebih rendah ke organ di atasnya.

Sentralisme juga harus berarti bahwa seluruh aset-aset organisasi haruslah dapat dipergunakan sesuai dengan perintah organisasi, baik keuangan ataupun alat-alat kerja. Dengan begitu, seluruh aset terbaik dapat dikontrol oleh organisasi dan dapat dipergunakan untuk melakukan perlawanan yang terkonsentrasi

Terakhir, sentralisme juga bermakna bahwa anggota-anggota terbaik, termilitan, dan teruji pengalamannya haruslah ditempatkan dalam kepemimpinan organisasi. Semua organ-organ Liga, dari tingkat sel sampai wilayah haruslah memberikan anggota-anggota terbaiknya untuk organ-organ yang di atasnya.

Selain berhubungan dengan hirarki, di setiap lapisan organisasi setiap anggota yang ditempatkan di lapisan tersebut harus tunduk dan patuh kepada setiap keputusan lapisan organisasi tersebut. Seorang anggota Eksekutif Kota haruslah patuh kepada keputusan rapat Eksekutif Kota.

II. Prinsip-Prinsip Dasar Organisasi

Dalam organisasi dikenal prinsip-prinsip organisasi yang berlaku secara keseluruhan disetiap tingkatan dan lini organisasi. Prinsip-prinsip ini melekat di setiap anggota, pimpinan dan organ-organ didalam organisasi. Ada empat prinsip penting yang menjadi landasan utama, yaitu:

a. Garis Massa

Massa berarti sekelompok orang yaitu bagian dari rakyat yang sudah sadar politik, sadar akan ketertindasannya serta keharusan untuk melawan. Prinsip garis massa adalah prinsip yang mengatur agar organisasi tidak jatuh pada komandoisme atau kecenderungan untuk bergerak jauh meninggalkan kesadaran politik obyektif massa dan situasi politik sehingga organisasi hanya bergerak berdasarkan pikiran-pikiran subyektifnya saja yang jauh diatas keberanian massa rakyat. Massa rakyat adalah tulang punggung dalam perjuangan demokrasi, massa rakyatlah yang akan bergerak untuk merebut kekuasaan dan masa depannya untuk kepentingan massa rakyat juga. Garis massa hanya akan bisa dimiliki oleh organisasi progresif yang selalu berada dalam perjuangan bersama dengan massa rakyat. Garis massa pun mempertegas arti bahwa perjuangan ini semua adalah untuk kepentingan massa rakyat. Dalam pelaksanaannya setiap anggota harus hidup ditengah massa rakyat, mendengar pandangan-pandangan rakyat dan kemudian menyimpulkan serta melaporkan pada organ yang diatasnya. Organ yang lebih atas kemudian mempelajari dan memutuskan langkah dan gerak yang harus diambil oleh anggota pada massa rakyat dimana dia tinggal dan berjuang bersama. Massa rakyat adalah tulang punggung dalam perjuangan demokrasi, massa rakyatlah yang akan bergerak untuk merebut kekuasaan dan masa depannya untuk kepentingan massa rakyat juga. Garis massa hanya bisa dimiliki oleh organisasi yang selalu berada dalam perjuangan bersama dengan massa rakyat. Jika dapat diperas garis maa adalah prinsip yang memagari organisasi agar tak terpisah dan menjadi elitis.

b. Kolektivisme

Kolektivisme erat hubungannya dengan kepemimpinan. Artinya kepemimpinan organisasi tidak bisa berdasarkan individual namun merupakan kerjasama dalam sebuah kolektif baik dari tingkatan paling atas maupun ditingkatan paling rendah. Bahkan setiap anggota yang bekerja dikalangan massa rakyat (yang melakukan pengorganisiran) hendaknya mempraktekan kepentingan kolektif tersebut. Kolektivisme juga menyangkut pada persoalan kehidupan sehari-hari anggota. Setiap anggota adalah bagian dari sebuah kolektif atau bahkan lebih dari satu. Kesulitan seorang kawan adalah kesulitan bersama dan harus dipecahkan secara bersama-sama. Persoalan kolektif adalah persoalan setiap anggota kolektif.

c. Kepeloporan

Kepeloporan berarti selalu mengambil inisiatif, merintis, pemula. Kepeloporan politik berarti minimal orang/kelompok/organisasi lain menerima dan mendukung program politik kita (maksimal orang/kelompok/organisasi lain masuk dan menjadi bagian secara organisasional pada organisasi kita). Prinsip kepeloporan juga untuk mengatur agar organisasi tidak terjebak pada kecenderungan buntutisme, yaitu suatu praktek organisasi yang bergerak berda dibelakang kesadaran politik obyektif massa dan situasi politik, sehingga keberanian massa rakyat yang seharusnya terpimpin menjadi tidak terpimpin dan mengarah pada anarkhisme. Kepeloporan hanya bisa dimiliki oleh sebuah organisasi yang berisikan anggota yang tertempa secara ideologi dan politik.

d. Sentralisme Demokrasi

Dalam sebuah organisasi revolusioner, ketika anggota juga ikut menentukan jalannya organisasi, maka sentralisme yang dibuat haruslah diarahkan oleh permusyawaratan-permusyawaratan anggota. Artinya, penggunaan aset-aset organisasi, penentuan arahan sehari-hari, dan penempatan anggota-anggota terbaik juga harus mengikuti kehendak anggotanya.

Dalam konteks pengambilan keputusan atau pemberian arahan organisasi, sentralisme demokrasi bermakna semua keputusan dari organ yang lebih tinggi harus dipatuhi oleh organ yang lebih rendah, karena keputusan organ yang paling tinggi tersebut harus dibentuk dari laporan dan rekomendasi organ yang lebih rendah. Jikapun tidak ada laporan dan rekomendasi dari organ yang di bawahnya, para anggota yang ditempatkan di eksekutif nasional, dapat mendasarkan dirinya kepada garis-garis besar arahan organisasi. Garis-garis besar arahan organisasi selama sebuah periode haruslah ditentukan oleh sebanyak-banyaknya anggota organisasi dalam Kongres.

Dalam prinsip sentralisme demokratik, pertemuan berkala sebagai proses demokrasi harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Pertemuan berkala ini memberikan arahan-arahan kepada orang-orang yang ditempatkan dalam kepengurusan eksekutif (penanggungjawab pelaksanaan hasil-hasil permusyawaratan tersebut). Ini berlaku untuk semua lapisan organisasi. Sedangkan pelaksana dari hasil-hasil permusyawaratan itu adalah seluruh anggota, tergantung lapisan mana permusyawaratan itu di adakan. Jika tingkat kota, maka seluruh anggota di kota tersebut wajib melaksanakannya. Jika tingkat nasional, maka seluruh anggota organisasi tersebut wajib melaksanakannya.

Karena keterbatasan ruang, waktu, dan juga teknologi memang sampai saat ini permusyawaratan, terutama kongres, belum bisa melibatkan secara aktif dan langsung seluruh anggota organisasi. Akan tetapi prinsipnya sekali lagi, seluruh permusyawaratan yang ada dalam organisasi harus melibatkan anggota sebanyak-banyaknya, tergantung lapisan organisasinya. Adanya penggunaan perwakilan dalam organisasi Liga, karena secara finansial, fasilitas, dan kerja kita belum mampu melibatkan seluruh anggota dalam permusyawaratan seperti konferensi wilayah dan kongres.

Ini memerlukan siasat yang harus disesuaikan dengan kondisi obyektif. Kondisi-kondisi yang aman damai kita bisa memulainya dengan permusyawaratan-permusyawaratan di tingkat kampus-kampus lalu bertingkat sampai ke nasional. Namun dalam kondisi represif ataupun dalam keadaan potensi perlawanan rakyat yang siap meledak, bisa jadi hanya sebatas mengirimkan wakil dari kepengurusan eksekutif tingkat kota dan wilayah.

Selain dalam bentuk-bentuk permusyawaratan, dalam keseharian sentralisme demokratik mengambil bentuk korespondensi surat-surat dari Komisariat sampai Eksekutif Nasional dan sebaliknya. Keputusan harian (surat-surat instruktif) dari kepemimpinan nasional haruslah berdasarkan laporan dan rekomendasi serta kritik dari lapisan organisasi di bawahnya. Sampai permusyawaratan berikutnya, organ-organ yang lebih rendah harus selalu mematuhi keputusan organ yang lebih tinggi. Jikapun terjadi kesalahan instruksi, dengan segera organ yang lebih rendah mengkritik organ yang lebih tinggi.

Dalam sentralisme demokratik, secara prinsip tidak ada yang memisahkan satu kota dengan kota lain, satu basis dengan basis lain, dan tugas eksekutif baik kota, wilayah, dan nasional adalah bagaimana menciptakan keterkaitan dan kesinambungan antar organ-organ di dalam Liga, sesuai dengan hasil-hasil permusyawaratan anggota di tingkat lapisannya masing-masing. Karenanya dalam sentralisme demokratik tidak ada organ yang lebih rendah menolak kehadiran utusan yang lebih tinggi, dengan mengatakan: “Basis harus punya otonomi!”

Tidak demokratis jika organ basis (sekelompok orang atau minoritas) menolak wakil dari seluruh anggota lainnya (mayoritas), dan tidak sentralis ketika menganggap organ basis tersebut tidak harus menyerahkan aset-asetnya kepada keseluruhan organisasi.

Lalu apakah ini tidak akan mematikan organ-organ yang di bawahnya ataupun akan membuat organisasi akan dicengkeram oleh para eksekutif? Jelas jika hanya melihat sepotong seperti ini ataupun menjalankan sebatas ini memang akan seperti itu. Sekali lagi, sentralisme demokratik selalu harus dijalankan dengan melalui interaksi aktif antara para eksekutif organisasi dengan massa yang dipimpinnya. Instruksi pimpinan harus melalui dan menghadapi laporan, kritik, dan rekomendasi anggota (dengan saling berargumen). Ketika tiga hal terakhir tidak ada, wajar organisasinya tidak demokratis, karena partisipasi aktif anggota juga akan menentukan demokratis atau tidaknya organisasi Liga kita ini. Tetapi apakah ketika tidak ada laporan, kritik, dan rekomendasi rutin dari organ yang lebih rendah, instruksi organ yang lebih tinggi harus ditolak mentah-mentah, jelas juga tidak. Instruksi organ yang lebih tinggi haruslah tidak bertentangan dengan hasil-hasil kongres dan dewan nasional. Hanya jika bertentangan dengan kongres dan dewan nasional Liga, maka instruksi organ yang lebih tinggi dapat ditolak.

III. Prioritas Organisasi dan Standar tetap Organisasi

Kerja atau tugas prioritas dan standar tetap organisasi adalah strategi dan taktik dalam berorganisasi. Organisasi perjuangan dibangun untuk memberikan arahan-arahan perjuangan politik terhadap situasi politik yang cepat berkembang. Oleh karena itu standar tetap organisasi bersifat mengabdi pada kerja prioritas. Namun standar tetap organisasi harus tetap ada supaya dapat merespon kebutuhan prioritas secara maksimal.

a. Apa arti Standar tetap Organisasi?

Walaupun standar tetap organissai bersifat taktis dan mengabdi pada kerja atau tugas prioritas, namun stndar tetap organisasi adalah persediaan yang harus tetap terpelihara dengan disiplin yang ketat. Sebuah organisasi memiliki standar perkembangannya berdasarkan ketetapan-ketetapan yang tertinggi yaitu Rapat Umum Organisasi. Standar mengarahkan aturan-aturan, tata tertib sampai petunjuk pelaksanaan dalam berorganisasi.

b. Apa saja yang harus menjadi standar tetap organisasi?

Yang harus menjadi standar tetap organisasi secara umum, adalah:

1. Soal rapat-rapat kepengurusan atau departemen

2. Mekanisme diskusi, laporan dan instruksi

3. Sistem, silabus dan kurikulum pendiduikan

4. Sistem rekrutmen dan syarat keanggotaaan

5. Sistem dan level keanggotaan

6. Tugas dan tanggung jawab anggota

7. Pengembangan organisasi

c. Apa arti kerja prioritas?

Prioritas adalah sebuah konsentrasi kerja strategis. Kerja prioritas bersifat merespon politik yang cepat dengan efisien. Untuk itulah organisasi dibangun dan dipelihara. Prioritas terdiri dari beberapa penggolongan, yaitu:

1. Prioritas Isu/Tuntutan

2. Prioritas Geografis

3. Prioritas Sektor

4. Prioritas Bentuk Perjuangan

5. Prioritas Departemen

6. Prioritas Momentum

Kerja-kerja prioritas ini seharusnya tidak boleh lama mengganggu standar tetap organisasi atau sebaliknya. Bahkan antara standar tetap organisasi dan kerja-kerja prioritas adalah saling berdialektis untuk saling menguatkan. Apabila kerja prioritas ini mengganggu standar tetap organisasi maka organisasi akan mengalami kerusakan di beberapa tempat.

Kerusakan ini akan menghambat perkembangan dan kehidupan organisasi. Apabila standar tetap organisasi menghambat atau tidak bisa melihat kerja dan tugas prioritas yang harus segera dilaksanakan maka organisasi hanya sebagai sebuah birokratik yang tidak mampu merespon kebutuhan strategis perjuangan.

IV. Menjalankan Kerja Organisasi

Kita telah membahas prinsip-prinsip umum sentralisme demokratik sebagai alat penentuan dan penjalanan kerja-kerja revolusioner kita. Kita telah mengetahui bahwa sentralisme demokratik adalah sentralisasi aktivitas kita untuk membangun kepemimpinan yang kuat, siap tempur, efektif, dan fleksibel, yang di dasari oleh sebuah keputusan dan kesepakatan seluruh anggotanya. Namun, secara lebih teknis, bagaimana cara menjalankannya, ketika konsekuensi dari sentralisme demokratik tidak adanya pemisahan yang menyebabkan pola organisasi para penindas yaitu pengurus dan anggota lainnya yang pasif. Sentralisme demokratik tidak mengijinkan adanya pemisahan birokrasi dengan rakyat. Apakah kita tidak perlu membagi-bagi tugas lagi? Semua dikerjakan oleh semua? Untuk menjawabnya mari kita lihat satu persatu.

Kerja Kolektif dan Penanggung Jawab

Kerja-kerja revolusioner kita adalah kerja-kerja keseluruhan organisasi. Dengan kata lain, kerja-kerja semua anggota. Kita tidak mengenal anggota yang tidak aktif, seluruh anggota harus memiliki tanggung jawab kerja karena kita tidak memisahkan antara pengurus dengan anggota dalam hal kerja.

Namun, karena sekali lagi organisasi adalah gabungan dari individu-individu yang memiliki pemikiran masing-masing tanpa adanya unsur yang akan menyatukan pemikiran tersebut dalam keseharian maka setiap anggota bisa jadi bekerja sekehendaknya sendiri. Unsur ini akan memberikan arahan bersama atas kerja-kerja yang dilakukan. Dalam Liga, unsur ini diwujudkan dengan pembangunan struktur organisasi yang memiliki fungsi untuk menggalang seluruh anggota dalam kerja-kerja aktif sehari-hari organisasi.

Struktur organisasi haruslah dibangun berdasarkan kondisi organisasi (keanggotaan, cakupan wilayah, dan prioritas kerja). Artinya, struktur berdiri di atas kerja dan mengarahkan kerja itu sendiri. Tak ada guna membuat banyak departemen, ataupun struktur eksekutif kota ketika tidak ada kebutuhan kerja yang mendasarinya. Tak guna membuat departemen urusan transportasi, ketika transportasi bukanlah hal yang sulit dilakukan. Tak guna membuat struktur wilayah baru ketika kota yang dikoordinasikan baru satu buah. Birokrasi berfungsi untuk menghidari kerja yang tumpang tindih (overlapping) bukan untuk menciptakan kerja yang tumpang tindih.

Kawan-kawan yang bertugas di organ-organ pimpinan seperti Komisariat, Eksekutif Kota, sampai Eksekutif Nasional adalah anggota-anggota yang harus menggalang anggota dalam kerja-kerja aktif, memberikan arahan-arahan kerja, dan memastikan (mengontrol) kerja-kerja berjalan sesuai dengan rencana. Karenanya mereka haruslah dipilih oleh anggota lainnya atas dasar bahwa merekalah yang dianggap terbaik (dari pengetahuan dan pengalaman kerja).

Kepemimpinan anggota-anggota yang ditempatkan di struktur kepemimpinan dipertanggungjawabkan secara rutin dalam permusyawaratan-permusyawaratan organisasi baik konferensi-konferensi komisariat, kota, wilayah, dewan nasional, dan konggres. Tetapi harus tetap diingat bahwa berjalannya organisasi tetaplah tanggung jawab seluruh anggota, sebagai sebuah kolektif, bukan sebatas para pengurus.

Bidang Kerja (Departemental) dan Teritori (Wilayah) Kerja

Dalam membagi-bagikan tugas organisasi (membangun struktur) ada dua hal yang mendasarinya. Pertama adalah bidang kerja, yaitu jenis-jenis ataupun perhatian kerja. Secara umum, bidang kerja revolusioner ada tiga hal: aksi, pendidikan, dan penyediaan bacaan. Aksi-aksi berfungsi sebagai sarana aktivitas politik terbuka dalam melawan penindasan. Pendidikan berfungsi membentuk pola pikir yang relatif seragam pada anggota (ideologi organisasi) dan memberikan keahlian-keahlian dalam melakukan kerja-kerja. Dan penyediaan bahan bacaan adalah sarana untuk memperkaya anggota-anggota dengan informasi-informasi (pengetahuan) yang mereka butuhkan dalam menjalankan roda organisasi.

Tiga hal tersebut adalah kerja-kerja harian sebuah organisasi revolusioner. Departemen-departemen adalah struktur organisasi yang bertanggung jawab atas jalannya kerja-kerja harian ini ataupun kerja-kerja rutin yang mendukung (diperlukan) untuk berjalannya kerja-kerja ini. Secara rutin departemen-departemen dalam struktur kepemimpinan (komisariat sampai dengan nasional) memberikan arahan-arahan (instruksi), menyediakan fasilitas-fasilitas organisasi, dan melakukan perencanaan-perencanaan, sehingga anggota dapat dengan baik melakukan kerja-kerja organisasi.

Selain membawahi kerja-kerja rutin dalam bidang-bidang departemental, struktur juga harus membawahi distribusi kerja yang menangani wilayah, kota, dan komisariat. Struktur ini berhubungan dengan tempat kerja dari kerja-kerja departemental. Struktur ini juga disusun vertikal (hirarki) untuk membagi tingkat perhatian dan fokus kerja.

Eksekutif kota lebih fokus kerjanya untuk mengurus komisariat-komisariat yang ada di dalam kotanya dan yang harus menjadi perhatiannya adalah kondisi obyektif kotanya. Eksekutif Wilayah fokus kerjanya adalah mengurus kota-kota yang ada di bawahnya dan perhatiannya adalah kondisi obyektif tingkat wilayah. Hal yang sama untuk Eksekutif Nasional dan Komisariat.

Namun dalam pembangunan kota dan wilayah janganlah mengikuti logika pembagian wilayah yang dibuat oleh penguasa. Pada saat kita masih kecil, kita tidak akan mampu mengikutinya. Contohnya, ketika belum cukup anggota dalam sebuah provinsi untuk memenuhi struktur Eksekutif Wilayahnya, ada baiknya ia digabungkan saja dengan provinsi lain yang terdekat untuk memenuhi struktur penuhnya. Karena itu dalam AD/ART kita terdapat syarat-syarat minimal pembentukan struktur Komisariat, Eksekutif Kota, dan Wilayah. Artinya, struktur yang kita bangun haruslah berlandaskan kerja. Massa yang masih kecil tidak membutuhkan struktur yang banyak, cukup yang dapat memenuhi pembagian kerja-kerja departemental saja. Sedangkan massa yang sudah sangat membesar membutuhkan struktur baru untuk memberikan kepemimpinan dan fungsi-fungsi adminstratif lainnya. (*)